Menjelang Pemilu Raya Universitas Jember 2017

foto ilustrasi: internet

Pertama kalinya, Universitas Jember mengadakan Pemilu Raya untuk memilih ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). Pemilu ini akan digelar 2 November 2017. Memasuki hari tenang (30/10/2017), saya memiliki kesempatan melakukan wawancara dengan ketua KPUM, Moch. Musta’anul Khusni. Berikut perbincangan kami seputar Pemilu Raya Universitas Jember 2017.

Sekitar awal tahun 2017, sudah ada musyawarah pembentukan BEM  Univeritas, sebelum itu apakah Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) sudah terbentuk?

Belum. Dalam SK kami terbentuk 2 Juni 2017.

Jika seperti itu mengapa sampai  BPM mengatakan pemilu raya akan diselenggarakan pada bulan Maret 2017?

Itu semua karena molornya pembentukan undang-undang pemilu raya. Jadi targetnya saat BEM dan BPM transisi dulu dibentuk, tugas utamanya membuat 3 produk perundang-undangan. Yakni UU Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM), UU BEM dan BPM, dan UU Pemilu Raya. Mereka menyampaikan Maret harus pemilu. Sementara mereka baru menyelesaikan UU pemilu raya bulan Maret. Setelah KPUM dibentuk (seleksi anggota pada bulan Maret), kita terbentuk 45 orang pada awal April. KPUM diberikan tugas untuk mengadakan pemilu raya dalam waktu satu bulan. Otomatis saya menolak dengan keras. Karena ini pemilu raya pertama harus jadi parameter yang bagus. Jangan sampai menciptakan suatu sistem pemilu raya yang prematur karena faktor dikejar waktu. Untuk mengadakan pemilu raya dalam waktu satu bulan adalah hal yang impossible untuk kami. Misal syarat untuk BEM, 500 KTM. Untuk mendapatkan 500 KTM dalam jangka waktu satu bulan itu sulit. Saat itu mereka berkata kalau sudah ada calonnya. Saya bilang tidak bisa kalau seperti itu. Saya nggak mau. Jika seperti itu berarti saya mengadakan pemilu raya untuk mensukseskan salah satu orang.

Berarti dari BEM sudah mengajukan calon?

Bukan dari BEM mengajukan calon. Tapi mereka berkata sudah ada calonnya. Sudah ada orang yang menyiapkan untuk mencalonkan diri. Saya bilang nggak mau seperti itu. Pemilu raya ini harus benar-benar mengandung asas Luber Jurdil. Dimana adanya asas adil, semua orang harus mempunyai kesempatan yang sama, harus setara. Akhirnya disitu kami memutuskan pemilu tidak boleh dilaksanakan dalam waktu satu bulan. Itu namanya pemilu prematur. Kami ingin menciptakan pemilu yang benar-benar bagus, bukan berarti sempurna, tapi pemilu terbaik yang bisa dibuat mahasiswa Unej. Permasalahannya saat itu BEM dan BPM mengatakan bahwa mereka harus purna bulan April. Saya bilang mengapa KPUM harus menganut purnanya kalian. Kalian bisa didiskresikan. Meskipun diskresi memiliki waktu satu bulan, setelah itu harus dibubarkan. Ya sudah dibubarkan saja. Untuk mengawal pemilu, saya mengusulkan untuk membentuk tim transisi dimana mereka melaksanakan tugas dan fungsi BEM dan BPM untuk setidaknya sampai pemilu raya ini selesai dan terpilihlah BEM dan BPM secara definitif.

Tim transisi jadi terbentuk?

Jadi terbentuk. Jadi tim transisi itu dari purna BEM dan BPM yang beranggotakan 10 orang.

Bagaimana koordinasinya dengan KPUM?

Sekadar pengawas. Bukan pengawas sebenarnya, dalam SK nya mereka adalah membantu jalannnya pemilu raya. SK tim transisi berhenti setelah adanya BEM dan BPM definitif.

Ini pemilu raya pertama Unej, mengapa memilih sistem E-voting?

Kita kembali lagi pada hukum pemilu dimana sistem pemilu adalah open legal policy. Dari kebijakan publik terbuka dimana setiap pembentuk undang-undang boleh membentuk sistem pemilu yang dia sepakati sesuai konsensus. Diskursus pertama KPUM adalah menggunakan pemilu secara konvensional yakni pencoblosan. Namun ada masukan dari pihak rektorat untuk memanfaatkan IT yang ada yaitu Sistem Terpadu (sister). Itu membuka pemikiran kami tidak selamanya pemilu terpaku dengan hal-hal yang bersifat konvensional. Bagaimana sistem E-voting ini bisa diadopsi tanpa menghilangkan asas luber jurdil? Lalu kami melakukan evaluasi yang sangat panjang, komparasi dengan beberapa sistem pemilu yang ada di dunia, akhirnya kami menemukan sistem pemilu yang bersifat elektronik tanpa menghilangkan asas luber jurdil. Muncullah sistem Tempat Pemilihan Suara Elektronik (E-TPS). E-TPS ini berbeda dengan E-voting. Kalau E-voting bisa memilih dimana saja kapan saja. Itu yang menghilangkan esensi langsung. Kalau E-TPS tidak. Saudara harus datang ke TPS, tidak bisa diwakilkan dan di dalam waktu yang kami tentukan. Bahkan mahasiswa tidak bisa memilih di fakultas lain. Seumpama saudara dari FKIP tidak bisa memilih di fakultas lain.

Bagaimana antisipasi KPUM untuk mencegah eror yang timbul?

Yang pasti tidak akan eror karena kami menyediakan masing-masing fakultas 5 komputer. Kita bisa hitung 5 komputer dikali 15 fakultas hanya 75 orang yang mengakses tidak akan eror.

Tentang pemilih ganda?

KPUM sudah memiliki skema kalau pemilih ganda tidak akan bisa. Karena kami melalui tingkat filtrasi yang sangat berlapis. Dimana ketika akan ke TPS, harus menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Kalau tidak ada KTM, bisa Kartu Rencana Studi (KRS) disertai kartu identitas yang berfoto. Setelah menyodorkan identitas, petugas akan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kami. Jika ada di DPT, maka baru diperbolehkan mengisi daftar hadir, mengisi antrian, lalu melakukan proses pemilihan. Misal ketika di bilik suara ada seseorang yang hafal Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan password temannya sehingga memilih lebih dari satu kali, kami sudah menyiapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bersifat pengawas. Jadi tampilan awal sister adalah gelap. Ketika melakukan proses pemilihan latar belakangnya cerah. Dari gelap menuju cerah lalu gelap lagi cerah lagi pasti akan kelihatan. Kalaupun bisa mengakali hal itu, kami punya sistem yang akan menunjukkan ketika nama itu ada di dalam sistem dan tidak mengisi daftar hadir, kami bisa mengetahui siapa yang melakukan kecurangan.

Daftar DPT mulai angkatan berapa?

Pemilih adalah mahasiswa aktif SI dan S0.

Apa saja kendala dalam menghadirkan E-TPS ini?

Kendala kami yang pertama adalah bagaimana mensinkronkan pemikiran KPUM dengan apa yang disanggupi oleh Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi (UPTTI). Untung skema apapun yang diminta KPUM, UPTTI bisa menyanggupi. Setelah sistem ini tercipta, bagaimana ini bisa diterima oleh teman-teman. Karena teman-teman banyak yang tidak bisa menerima sistem tersebut karena mempunyai pemikiran bahwa itu bisa dimanipulasi. Lalu kami melakukan sosialisasi. Bagaimana keamanan, sistem dan transparansi yang kita berikan. Saya rasa hingga detik ini KPUM benar-benar memberikan transparansi sebesar-besarnya ketika ada yang ingin mengetahui bagaimana latar belakang paslon BEM, BPM, bahkan latar belakangnya KPUM. Kami tidak akan menutupi apapun kecuali data seseorang memilih siapa. Saat terjadi sengketa, kami juga akan mengetahui dia memilih di jam berapa, namanya siapa, NIM nya dan dari fakultas mana. Kami akan sangat mudah mencocokkan apakah dia melakukan kecurangan atau tidak. Saat pertambahan suara pun teman-teman bisa memonitoring jumlah perolehan suara di sister. Secara real count itu. Tapi yang hanya diperbolehkan mempunyai akses untuk melihat siapa yang memilih hanya KPUM.

Untuk pemilu raya yang pertama, berapa target KPUM?

Besar harapan kami 50% dari jumlah mahasiswa.

Pernahkan KPUM melakukan survei tentang respon mahasiswa terhadap pemilu raya ini?

Sebenarnya itu menjadi program kerjanya Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU).

Bagaimana koordinasi KPUM dangan PANWASLU terkait pelanggaran yang dilakukan paslon?

Setiap pelanggaran, KPUM tidak boleh menindaklanjuti tanpa melalui laporan dari pihak PANWASLU terlebih dahulu.

Sampai hari tenang ini ada berapa banyak pelanggaran?

Belum diinventarisir oleh PANWASLU, tapi yang sudah ditindaklanjuti oleh KPUM ada tiga pelanggaran. Diantaranya pelanggaran tentang penggunaan tempat sebagai alat kampanye, pelanggaran konten kampanye, dan pelanggaran penyelenggara pemilu.

Tindaklanjutnya seperti apa?

Sesuai dengan peraturan KPUM no 4 Tahun 2017, dimana disitu diatur setiap pelanggaran ada sanksi-sanksinya. Ada yang sifatnya sanksi publikasi, teguran, pemberhentian, hingga ketika terjadi anarkisme kita akan melaporkan ke pihak yang berwajib.

Koordinasi KPUM dengan fakultas bagaimana?

Koordinasi kami yang pasti sebagai tamu yang baik adalah melakukan perizinan yang benar. setiap fakultas tempatnya sudah fix, tinggal menununggu H-1 kita sudah siapkan semua komputer dan keamanannya.

Semua sarana prasarana dari rektorat?

Dari fakultas. Hanya saja beberapa fakultas yang memiliki keterbatasan unit komputer kami datangkan dari universitas.[]

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *